Fraksi Golkar DPRD Kampar 'Semprot' Pemkab: Kritik Ketimpangan Infrastruktur hingga Isu Nepotisme Menguat

BANGKINANG (SN)– Fraksi Partai Golkar DPRD Kampar melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPj Bupati Kampar Tahun 2025, Senin (13/4/2026).

Juru Bicara Fraksi Golkar, Min Amir Habib Efendi Pakhpahan, secara lugas “menyemprot” Pemkab Kampar dengan sejumlah catatan tajam, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga dugaan praktik nepotisme dalam tubuh birokrasi.

Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai perencanaan pembangunan daerah masih jauh dari kata merata. Infrastruktur disebut masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain justru tertinggal.

“Pembangunan tidak boleh elitis dan terpusat. Harus adil, merata, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kampar,” tegasnya.

Tak hanya itu, kritik juga disampaikan dengan cara yang cukup menyentil. Min Amir mengutip lagu daerah Kampar karya Ocu Amin Ambo berjudul “Angek-Angek Cik Ayam” sebagai bentuk sindiran terhadap kinerja pembangunan yang dinilai belum menunjukkan hasil nyata.

Ia membacakan bait: "angek angek cik ayam apo kojo ndak nan jadi cora siko cora sitan tapi indak ado bukti jan dibiasokan baduto nan condo iko ughang godang cora bungkal bagauong namanyo”

Sindiran tersebut menggambarkan kekecewaan terhadap pola kerja yang dinilai tidak konsisten, minim bukti, dan jauh dari harapan masyarakat.

Selain persoalan pembangunan, Fraksi Golkar juga menyoroti kebijakan mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kampar. Mereka menilai masih ada indikasi kuat praktik nepotisme dalam penempatan jabatan.

Kondisi ini dinilai berbahaya karena berpotensi merusak profesionalisme birokrasi serta berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

“Kami mendukung mutasi dan rotasi, tapi harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan. Terapkan prinsip the right man on the right place,” tegas Min Amir dengan nada keras.

Fraksi Golkar pun mendesak Pemkab Kampar untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, baik dalam perencanaan pembangunan maupun tata kelola kepegawaian, agar kepercayaan publik tidak terus tergerus.(ilh)