LKPJ 2025 Dibahas di Paripurna DPRD Kampar, Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

BANGKINANG (SN) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025 sekaligus penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Tahun 2027, Senin (13/04/2026) 

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kampar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi dan dihadiri Bupati Kampar beserta jajaran, unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. Turut hadir Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si dan Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kepada masyarakat.

“LKPJ ini merupakan manifestasi komitmen kami dalam mempertanggungjawabkan amanah rakyat. Dokumen ini mencerminkan apa yang telah direncanakan, dilaksanakan, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga memaparkan sejumlah capaian indikator pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tercatat sebesar 5,02 persen, tingkat kemiskinan 6,29 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,57 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,97 dengan tingkat inflasi year on year sebesar 5,01 persen. Pada sektor infrastruktur, dari total panjang jalan kabupaten, sepanjang 1.320,69 km atau 48,30 persen berada dalam kondisi mantap, sementara 1.413,72 km atau 51,70 persen masih belum mantap.

Cakupan jaminan kesehatan melalui program UHC/BPJS juga telah mencapai 99,73 persen, serta jumlah UMKM yang terdata sekitar 19.166 unit.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai Rp2,93 triliun atau 97,20 persen, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2,91 triliun atau 94,28 persen.

Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan fiskal daerah, tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta dinamika sosial ekonomi.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita optimistis mampu menjawab tantangan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat dan provinsi, hingga partisipasi aktif masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Namun, kita juga harus jujur bahwa masih ada kekurangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi dalam rapat tersebut juga menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2027 yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses serta pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Ahmad Taridi DPRD Kampar menyebutkan bahwa Pokir tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Adapun sektor prioritas yang diusulkan meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Pokir DPRD ini adalah wujud komitmen kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegas pimpinan DPRD.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar, serta diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan Kabupaten Kampar yang lebih maju dan sejahtera.(Adv/ilh)