Pembangunan Infrastruktur di Kampar Disesuaikan dengan RKPD dan Kemampuan Anggaran

KAMPAR (SN) — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, Afrudin Amga, memberikan klarifikasi terkait dinamika pelaksanaan program infrastruktur di daerah tersebut.

Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan, termasuk yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) atau aspirasi anggota DPRD, tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku serta mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut Amga, Pokir merupakan bagian sah dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah melalui proses pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Karena itu, pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta kemampuan keuangan daerah.

“Setiap usulan, baik dari masyarakat maupun melalui DPRD, tetap diverifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Prinsip utamanya adalah pemerataan dan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Amga, Kamis (23/4/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar melalui PUPR terus berupaya menangani persoalan infrastruktur dasar secara bertahap. Program tersebut mencakup perbaikan jalan, peningkatan sistem drainase, hingga pembangunan jembatan di berbagai wilayah.

Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas. Tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.

“Setiap tahun kami menyusun prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kondisi kerusakan, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Hal ini menjadi dasar utama dalam menentukan program pembangunan,” jelasnya.

Menanggapi berbagai persepsi publik yang berkembang, Amga menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika serta bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah. Ia memastikan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dan terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program.

Lebih lanjut, PUPR Kampar berkomitmen memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, guna memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah tersebut, diharapkan seluruh program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kampar.(ilh)