Peringatan OTDA ke-30 di Rohul Angkat Tema Asta Cita, Perkuat Peran Daerah

Rokan Hulu (SN) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/04/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita.”

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Ketua DPRD Rokan Hulu Hj. Sumiartini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten dan staf ahli Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hulu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan organisasi wanita, di antaranya Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Hj. Yurniziarti, serta para pengurus organisasi wanita lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan delapan prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita.

“Otonomi daerah memberikan ruang bagi kita untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan. Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah,” ujarnya.

Yusmar menjelaskan, tema yang diusung mencerminkan kemandirian serta tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi secara optimal demi mewujudkan cita-cita bangsa. Ia menekankan bahwa otonomi daerah harus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pemerintah daerah, lanjutnya, diminta mengharmonisasikan program pembangunan dengan delapan klaster prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Selain itu, sejumlah program strategis turut menjadi perhatian, di antaranya pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi terintegrasi.

Yusmar juga memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Di antaranya, kebutuhan mewujudkan birokrasi yang cepat, lincah, dan responsif, meski saat ini telah terdapat 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang beroperasi di berbagai daerah.

Selain itu, sebanyak 469 dari 546 daerah masih memiliki kapasitas fiskal rendah sehingga bergantung pada dana transfer pusat. Tantangan lainnya meliputi pengelolaan 16,2 juta ton sampah per tahun yang belum optimal, rasio Gini Indonesia yang berada di angka 0,375, serta upaya menjaga inflasi di angka 3,48 persen (Maret 2026) dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada triwulan IV 2025.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.

“Daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal, demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata,” tutupnya.(fan)