Sunardi DS Wakil Ketua DPRD Kampar Soroti Ketiadaan Rumah Singgah Pasien Kampar di Pekanbaru

BANGKINANG (SN)– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Sunardi DS, menyoroti belum tersedianya rumah singgah bagi pasien asal Kampar beserta keluarga yang menjalani pengobatan di Kota Pekanbaru. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

Sunardi menyebut, banyak warga Kampar yang harus berobat ke rumah sakit rujukan di Pekanbaru dengan kondisi ekonomi terbatas. Akibatnya, keluarga pasien terpaksa menginap di pendopo rumah sakit atau di tempat seadanya selama proses pengobatan berlangsung.

“Kita berharap pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, bisa membuat program kegiatan yang jelas, termasuk cantolan program dan penganggarannya. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan,” ujar Sunardi, Kamis (15/1/2026).

Ia menilai, sejumlah kabupaten dan provinsi lain telah lebih dahulu menyediakan rumah singgah bagi pasien rujukan. Oleh karena itu, Kampar seharusnya mampu merealisasikan program serupa.

“Daerah lain sudah membuat rumah tinggal atau rumah singgah untuk pasien. Kita mengharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar juga membuat program seperti itu,” tegasnya.

Sunardi mengungkapkan, DPRD Kabupaten Kampar sebenarnya siap mengalokasikan anggaran melalui aspirasi dewan. Namun hingga kini belum ada OPD yang memiliki program atau nomenklatur kegiatan yang secara khusus mengatur penyediaan rumah singgah pasien.

“Anggaran bisa kita alokasikan sepenuhnya, tapi cantolan kegiatannya tidak ada. Kami sudah menghubungi beberapa OPD, baik sosial, kesehatan, hingga bagian umum, namun belum ada yang memiliki program tersebut,” jelasnya.

Ia menduga, persoalan rumah singgah selama ini tidak terpantau karena minimnya laporan dan informasi. Padahal, berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi tersebut telah berlangsung selama satu hingga dua tahun terakhir.

“Sekarang informasinya sudah jelas, sudah satu sampai dua tahun kondisi ini terjadi. Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.

Sunardi mendorong agar persoalan rumah singgah pasien dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun perubahan RKPD, karena berkaitan langsung dengan persoalan kesehatan dan sosial masyarakat.

“Jangan sampai pasiennya diobati di rumah sakit, tapi keluarganya justru terdampak secara ekonomi dan kesehatan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Ini bukan hanya soal pasien, tapi juga keluarganya,” tegas Sunardi.

Ia berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Kampar menjadikan persoalan rumah singgah pasien sebagai perhatian khusus dalam penyusunan program dan kebijakan, agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut di tengah masyarakat.(ilh)