180 SKT Terbit, 735 Hektare Dipersoalkan! Komisi I DPRD Kampar Soroti SK KTH BAJ

Redaksi - Kampar

KAMPAR (SN) – Komisi I DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas konflik lahan antara masyarakat Desa Bangun Sari, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Bersatu Abadi Jaya (BAJ). Persoalan ini mencuat setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan tahun 2024 tentang penetapan areal seluas 735 hektare yang diduga tumpang tindih dengan lahan yang selama ini telah dikelola masyarakat.

RDP yang berlangsung di DPRD Kampar tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Ristanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh. Turut hadir anggota Komisi I Idris, Camat Kampar Kiri Hilir Tarmizi Dabri, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad, Kabid PMD Irwan Muhammad, perwakilan Kesbangpol Kabupaten Kampar, serta masyarakat Desa Bangun Sari, Pantai Raja.

Ketua Komisi I DPRD Kampar, Ristanto, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berawal dari surat pengaduan masyarakat terkait keberadaan SK KTH Bersatu Abadi Jaya yang diterbitkan Kementerian Kehutanan pada 2024 dengan luas kawasan mencapai 735 hektare.

Menurutnya, berdasarkan keterangan masyarakat dalam RDP, sebagian lahan yang masuk dalam kawasan tersebut sebelumnya telah dikuasai dan dikelola oleh para petani sejak 2011.

Kondisi itu kemudian memunculkan keberatan dari masyarakat. Mereka mengaku merasa terintimidasi dengan sejumlah perlakuan yang diduga dilakukan oleh pihak KTH Bersatu Abadi Jaya terkait penguasaan dan pengelolaan lahan.

"Persoalannya, lahan tersebut berdasarkan keterangan masyarakat sudah dikuasai dan dikelola oleh petani sejak tahun 2011. Karena itu, sebelum SK diterbitkan, seharusnya dilakukan klarifikasi dan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru," ungkap Ristanto, Selasa (17/11/2026).

Ia mengatakan, DPRD Kampar juga menyoroti adanya riwayat penyelesaian persoalan lahan pada 2001 melalui surat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan serta rekomendasi Bupati Kampar pada tahun yang sama.

Dengan adanya dokumen dan riwayat penyelesaian tersebut, Komisi I menilai perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih keputusan maupun penetapan kawasan terhadap lahan yang sebelumnya telah dikelola masyarakat.

Selain itu, Ristanto mengungkapkan adanya persoalan terkait penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa Bangun Sari. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam RDP, terdapat sekitar 180 SKT yang diterbitkan pada tahun 2021.

Padahal, status kawasan yang dipersoalkan berkaitan dengan kawasan perhutanan sosial. Karena itu, legalitas dan kewenangan penerbitan dokumen tersebut juga perlu ditelusuri oleh instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini juga menjadi perhatian kita. Ada sekitar 180 SKT yang disebut diterbitkan oleh kepala desa pada tahun 2021. Kita perlu melihat bagaimana proses penerbitannya dan bagaimana status lahan tersebut menurut aturan yang berlaku," jelasnya.

Dari hasil pembahasan, Komisi I DPRD Kampar meminta agar Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan dan evaluasi ulang terhadap SK KTH Bersatu Abadi Jaya tahun 2024, khususnya terkait luas kawasan 735 hektare yang dipersoalkan masyarakat.

Ristanto berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi sehingga tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara sesama masyarakat.

"Harapan kita, persoalan ini jangan sampai menimbulkan konflik horizontal. Karena itu, kita meminta agar dilakukan kajian dan evaluasi ulang terhadap SK yang diterbitkan Kementerian Kehutanan. Semua harus ditelusuri berdasarkan dokumen dan kondisi nyata di lapangan," tegasnya.

Sementara itu, Camat Kampar Kiri Hilir, Tarmizi Dabri, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi masyarakat Desa Bangun Sari yang telah menyampaikan aspirasi melalui DPRD Kampar.

Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme dan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan.

"Alhamdulillah, masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya kepada DPRD. Dari hasil pertemuan ini, persoalan akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. SK yang dipegang oleh kelompok tersebut juga akan diminta untuk ditinjau kembali," ujarnya.

Melalui RDP tersebut, masyarakat berharap pemerintah dan Kementerian Kehutanan dapat turun langsung melakukan verifikasi terhadap riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki warga, serta batas-batas kawasan yang ditetapkan dalam SK KTH Bersatu Abadi Jaya.

Langkah evaluasi dinilai penting agar penyelesaian konflik memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian terhadap status lahan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.(Ilh)