Empat Koperasi Merah Putih di Karimun Rampung 100 Persen, Pemkab dan Kodim Genjot Penyelesaian 20 Titik Prioritas

KARIMUN (SN) – Sebanyak empat unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Karimun telah rampung 100 persen dan kini memasuki tahap penyempurnaan. Pemerintah Kabupaten Karimun bersama Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun (TBK) saat ini memfokuskan percepatan pembangunan pada 20 titik prioritas sebagai bagian dari target pembangunan 71 KDKMP yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karimun.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai target, meskipun dihadapkan pada tantangan geografis wilayah kepulauan dan keterbatasan infrastruktur pendukung.

Komandan Kodim 0317/TBK, Letkol Inf. Andit Franata, menjelaskan bahwa dari 20 titik prioritas yang menjadi fokus pembangunan saat ini, empat lokasi telah mencapai progres fisik 100 persen.

“Dari 20 titik prioritas tersebut, alhamdulillah sudah ada empat titik yang mencapai progres 100 persen secara fisik instalasi dan saat ini sedang dalam tahap finishing atau penyempurnaan. Salah satu yang telah selesai berada di Kelurahan Darussalam yang beberapa waktu lalu telah melaksanakan kegiatan syukuran. Sementara titik lainnya menunjukkan progres yang cukup baik, berkisar antara 34 hingga 80 persen,” ujar Andit Franata.

Menurutnya, percepatan pembangunan KDKMP di Kabupaten Karimun menghadapi sejumlah tantangan khas daerah kepulauan. Distribusi material bangunan antar pulau, ketersediaan alat angkut, serta tenaga tukang menjadi faktor yang membutuhkan perhatian dan koordinasi ekstra di lapangan.

Selain itu, kebutuhan infrastruktur dasar juga menjadi fokus penyelesaian. Untuk mendukung operasional KDKMP, setiap lokasi membutuhkan pasokan listrik minimal tiga fase dengan daya 16.500 VA. Sementara sebagian besar wilayah kepulauan masih menggunakan jaringan listrik satu fase. Meski demikian, PLN telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daya tersebut.

Persoalan penyediaan air bersih juga terus dikoordinasikan antara pemerintah daerah, PDAM, dan pihak terkait lainnya. Dalam kondisi tertentu, TNI AD di lapangan siap membantu memfasilitasi kebutuhan air bersih guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan.

Sementara itu, terkait ketersediaan lahan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif solusi. Bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki lahan strategis, regulasi memungkinkan penggunaan lahan milik instansi lain melalui mekanisme perizinan resmi. Apabila opsi tersebut belum memungkinkan, Pemerintah Kabupaten Karimun siap memfasilitasi pengadaan lahan sesuai kebutuhan program.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan KDKMP sebagai bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan.

“Ini merupakan program prioritas nasional yang menjadi kebanggaan kita bersama. Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dari sisi pembiayaan maupun legalitas lahan. Kami juga akan berkoordinasi dengan BPN untuk membantu percepatan proses sertifikasi lahan yang dibutuhkan,” tegasnya.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Karimun tengah menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD Perubahan Tahun 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2027, baik dalam bentuk bantuan langsung kepada desa maupun penganggaran kebutuhan lahan di wilayah kelurahan.

Bupati Iskandarsyah optimistis target penyelesaian tahap awal dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami menargetkan 20 titik prioritas ini dapat diselesaikan hingga Agustus 2026. Dengan kolaborasi yang kuat antara TNI, pemerintah daerah, PLN, PDAM, BPN, pemerintah desa, dan seluruh stakeholder terkait, kami yakin target tersebut dapat tercapai,” ujarnya.

Melalui sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Karimun diharapkan mampu menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kelurahan sejalan dengan arah pembangunan nasional.(sam)