Fraksi PPP-PKS Kritik Jawaban Pemkab Kampar, Soroti Honor Guru PDTA dan Mobil Dinas

KAMPAR (SN) — Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Kampar menilai jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2025 belum sesuai harapan, terutama terkait perhatian bagi guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA).

Anggota DPRD Kampar, Habiburrahman, mengatakan honor guru PDTA di Kampar masih tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. "Daerah lain sudah menganggarkan Rp500 ribu per bulan, sedangkan kita masih Rp300 ribu. Sudah hampir lima tahun tidak naik sejak sepeninggalan Bapak Aziz Zainal," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Jumat (15/8/2025).

Ia berharap pemerintah daerah segera mengeksekusi kebijakan peningkatan honor, meski kondisi keuangan terbatas. "Setidaknya ada perhatian khusus untuk kawan-kawan yang sudah bertungkus lumus di PDTA," tambahnya.

Fraksi PPP-PKS juga menolak pengadaan mobil dinas baru dan meminta optimalisasi kendaraan yang ada. Habiburrahman menegaskan, setiap pejabat hanya berhak memegang satu unit mobil dinas sesuai aturan. "Jangan sampai ada dua mobil dinas, apalagi istri pejabat ikut dapat. Malu kita," katanya.

Selain itu, ia mendorong pelelangan kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai agar bisa menambah kas daerah. "Kalau daerah sudah tidak sanggup mengelolanya, lelang saja," pungkasnya.(ilh)