Kelola Dana BOSP, Disdikpora Kampar Tekankan Lima Poin Penting kepada Kepala Sekolah
Redaksi - Kampar
Kamis, 19 Nov 2026 15:03 WIB
KAMPAR (SN) – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar menegaskan pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara transparan, akuntabel dan sesuai aturan. Kepala sekolah dan bendahara diminta memahami regulasi serta menghindari segala bentuk penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan.
Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, saat memberikan arahan dalam kegiatan Asistensi Pengelolaan BOSP Tahun 2026 bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah, Kamis (19/11/2026), di Gedung Guru, Jalan D.I. Panjaitan, Bangkinang.
Dalam kegiatan tersebut, Disdikpora Kampar menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau dan Inspektorat untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tata kelola, mekanisme serta ketentuan penggunaan dana BOSP.
Helmi menekankan, terdapat lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh pengelola dana BOSP. Pertama, memahami petunjuk teknis (juknis) dan peruntukan dana sesuai ketentuan. Kedua, mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi. Ketiga, memastikan administrasi serta pembukuan tertata dengan baik. Keempat, menyampaikan laporan secara tepat waktu dan akurat. Kelima, menjaga integritas serta menjauhi segala bentuk penyimpangan.
“Pengelolaan dana BOSP harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Seluruh administrasi dan pembukuan harus tertata dengan baik, pelaporan tepat waktu, serta integritas harus dijaga. Jangan sampai ada penyimpangan dalam penggunaannya,” tegas Helmi.
Ia mengingatkan, dana BOSP merupakan anggaran yang diperuntukkan mendukung kebutuhan pendidikan di satuan sekolah. Karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Helmi, pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci agar pengelolaan anggaran berjalan tertib, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Kepala sekolah dan bendahara dituntut memiliki pemahaman yang sama agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan maupun pelaporan dana.
Asistensi tersebut juga diikuti sejumlah sekolah yang diproyeksikan menjadi calon penerima dana BOSP pada 2027 mendatang. Langkah ini dilakukan agar sekolah yang akan menerima bantuan nantinya memiliki bekal pemahaman sejak dini mengenai mekanisme dan aturan pengelolaan anggaran.
“Kami juga mengikutsertakan sekolah-sekolah yang nantinya berpotensi menerima BOSP pada 2027. Sehingga kegiatan ini bisa menjadi bekal dan pedoman bagi mereka dalam memahami aturan serta mekanisme pengelolaan dana,” jelasnya.
Helmi menyebutkan, secara umum penyaluran dana BOSP di Kabupaten Kampar sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Meski demikian, Disdikpora terus melakukan penguatan pemahaman kepada seluruh unsur sekolah agar pengelolaan dana berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui asistensi ini, Disdikpora Kampar berharap pengelolaan dana BOSP di seluruh satuan pendidikan semakin tertib, transparan, tepat sasaran dan berintegritas, sehingga mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan serta kualitas pelayanan kepada peserta didik di Kabupaten Kampar.(Ilh)