Paripurna DPRD Kampar Bahas Renja 2027 dan Propemperda, 31 Ranperda Masuk Daftar Prioritas
Redaksi - Kampar
Senin, 16 Nov 2026 19:45 WIB
KAMPAR (SN) – DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dan Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh, dan dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda Tahun 2027. Dalam laporannya, ia mengungkapkan bahwa sebanyak 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2027.
Agus Candra menjelaskan, penyusunan Propemperda dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, rapat koordinasi serta sinkronisasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), hingga penentuan skala prioritas.
Menurutnya, Propemperda bukan sekadar daftar rencana pembentukan produk hukum daerah, tetapi harus menjadi bagian dari komitmen politik legislasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Penyusunannya juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.
Dari total 31 Ranperda tersebut, terdapat tiga Ranperda wajib tahunan, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Selanjutnya, sebanyak 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Beberapa di antaranya mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan sejumlah desa baru.
Adapun usulan pembentukan desa baru meliputi Desa kasang kulim kecamatan siak hulu, Desa Baru kecamatan Kampar kiri tengah, tanjung Jaya kecamatan koto Kampar Hulu, desa pulau belimbing kecamatan kuok, desa jawi- jawi kecamatan kampa, desa pontianak Damai kecamatan Kampar, Desa Tanjung Kudu Kecamatan tambang, desa sungai genduong jaya kecamatan perhentian raja, desa kobuo panjang kampar kiri hulu.
Selain itu, Ranperda usulan pemerintah daerah juga mencakup perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, lima Ranperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Kampar. Kelima Ranperda tersebut meliputi pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah dan sastra Kampar; penyelenggaraan keolahragaan; penyelenggaraan kesejahteraan sosial; fasilitasi kekayaan intelektual; serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bapemperda juga menyampaikan sejumlah Ranperda yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada tahun 2027. Di antaranya Ranperda tentang beasiswa daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, serta penyelenggaraan penghijauan.
Dalam laporan tersebut turut dijelaskan bahwa terdapat dua usulan Ranperda yang tidak dapat dilanjutkan setelah melalui konsultasi dengan Bagian Hukum. Hal itu karena substansinya masih perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta terdapat persoalan terkait kewenangan pemerintah daerah.
Meski demikian, Bapemperda menegaskan bahwa Propemperda Tahun 2027 masih memungkinkan adanya pengajuan Ranperda di luar daftar yang telah ditetapkan melalui mekanisme kumulatif terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di akhir penyampaian laporan, Bapemperda secara resmi menyerahkan daftar Propemperda Tahun 2027 kepada pimpinan DPRD Kampar untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah.
Bapemperda berharap seluruh Ranperda yang telah masuk dalam program prioritas tersebut dapat dibahas secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Seluruh proses pembahasan Ranperda tahun 2027 mendatang diharapkan berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas demi Kampar yang maju, adil, dan berkelanjutan," demikian disampaikan dalam laporan Bapemperda.(Ilh)