Persoalkan Pembagian Tanah Warisan, Dua Keturunan Rahi Tuna Minta Pemkab Gorontalo Turun Tangan

GORONTALO (SN) – Persoalan pembagian tanah warisan di Desa Motinelo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, menuai keberatan dari Ferawati Sinyo Tuna dan Suleman Tuna. Keduanya mempertanyakan kejelasan serta keabsahan dokumen pembagian warisan yang disebut berkaitan dengan tanah peninggalan almarhum Rahi Tuna pada 2008.

Ferawati dan Suleman mengaku sebagai keturunan almarhum Rahi Tuna melalui almarhum Sinyo Tuna. Mereka menyatakan bahwa sebagian tanah yang kini menjadi objek persoalan merupakan hak waris keluarga mereka.

Menurut keterangan Ferawati, semasa hidupnya Rahi Tuna memiliki sebidang tanah dengan luas yang disebut mencapai 9.100.000 meter persegi. Tanah tersebut, berdasarkan riwayat keluarga yang disampaikan, telah dibagikan kepada empat anaknya, yakni Guu Tuna, Sinyo Tuna, Habis Tuna, dan Sarah Tuna.

Namun, Ferawati dan Suleman menduga terdapat ketidakjelasan dalam proses pembagian maupun dokumen yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut oleh sejumlah pihak.

Mereka juga mengaku memiliki bukti pembayaran pajak atas nama Sinyo Tuna yang menurut mereka berkaitan dengan tanah yang dipersoalkan.

Meski demikian, keabsahan bukti pajak maupun status kepemilikan tanah tersebut masih perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen, riwayat penguasaan, serta administrasi pertanahan yang berwenang.

Keberatan atas Penguasaan Tanah

Ferawati dan Suleman turut menyampaikan keberatan terhadap tiga orang berinisial HK, MK, dan FK yang mereka duga menguasai atau mengambil alih tanah yang diklaim sebagai bagian dari warisan keluarga Sinyo Tuna.

Mereka menilai penguasaan tanah tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan melalui musyawarah dengan seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam persoalan warisan tersebut.

"Kami sebagai cucu almarhum Rahi Tuna melalui almarhum Sinyo Tuna merasa keberatan. Menurut kami, tanah tersebut merupakan bagian dari hak waris keluarga kami. Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan secara jelas dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan," demikian inti pernyataan Ferawati dan Suleman, Jumat (13/11/2026).

Keduanya berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat memicu konflik antarkeluarga.

Pertanyakan Dokumen Pembagian Warisan 2008

Selain persoalan penguasaan tanah, keduanya juga meminta kejelasan mengenai dokumen pembagian warisan yang disebut dibuat pada 2008.

Ferawati dan Suleman menjelaskan, setelah Rahi Tuna meninggal dunia, istrinya, Ama Manila, menikah kembali dengan Mohammad Asune. Dari pernikahan tersebut, menurut keterangan mereka, lahir seorang anak perempuan bernama Asima Asune.

Setelah Mohammad Asune meninggal dunia, Ama Manila kembali menikah dengan KA Tengah Kolongan. Dari pernikahan tersebut lahir tiga anak yang disebut berinisial HK, MK, dan FK.

Riwayat keluarga tersebut, menurut Ferawati dan Suleman, perlu menjadi bagian dari penelusuran untuk memperjelas asal-usul tanah dan hubungan para pihak dengan objek yang disengketakan.

Mereka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan warisan harus didasarkan pada dokumen yang sah, riwayat keluarga, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Soroti Administrasi Pemerintah Desa

Ferawati dan Suleman juga mempertanyakan kelengkapan administrasi dokumen pembagian warisan tersebut. Mereka meminta agar dokumen tahun 2008 diperiksa, mulai dari asal-usul penerbitan, pihak yang menandatangani, kewenangan pejabat, hingga kesesuaiannya dengan arsip pemerintahan desa dan kecamatan.

Selain itu, keduanya menduga adanya keterlibatan oknum pemerintah Desa Motinelo berinisial A.A.M. dalam persoalan tersebut.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Menurut mereka, pemeriksaan administrasi diperlukan untuk memastikan apakah dokumen pembagian warisan tersebut benar diterbitkan sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku pada saat itu.

Minta Pemkab Gorontalo Fasilitasi Penyelesaian

Atas persoalan tersebut, Ferawati Sinyo Tuna dan Suleman Tuna meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo turun tangan untuk menindaklanjuti keberatan yang mereka sampaikan.

Mereka berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memfasilitasi mediasi, memeriksa arsip administrasi Desa Motinelo, serta membantu menelusuri riwayat dan status hukum tanah yang menjadi objek sengketa.

Keduanya juga meminta agar dugaan pelanggaran administrasi maupun dugaan perbuatan melawan hukum diperiksa sesuai kewenangan apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Mereka berharap penyelesaian persoalan ini mengedepankan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak seluruh pihak yang dapat dibuktikan secara sah.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak-pihak yang disebut dalam keberatan tersebut, termasuk pemerintah Desa Motinelo, masih perlu diperoleh untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen pembagian warisan tahun 2008 maupun riwayat penguasaan tanah yang dipersoalkan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.(Vel)