Rapat Paripurna DPRD Kampar, Banggar Beberkan Rancangan APBD 2027 Sebesar Rp2,65 Triliun

Redaksi - Kampar

KAMPAR (SN) – DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kampar, Zulfan Azmi, serta dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kampar, Hendri Domo, menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027.

Dalam penyampaiannya, Hendri menjelaskan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Menurutnya, kebijakan anggaran tersebut mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Banggar DPRD Kampar juga menekankan agar penyusunan APBD 2027 tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran. Setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Banggar Soroti Optimalisasi Pendapatan Daerah

Pada sektor pendapatan, Banggar mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

OPD penghasil PAD diminta lebih proaktif menggali potensi penerimaan, memperbarui pendataan objek pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki sistem pemungutan agar lebih efektif dan transparan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya untuk memaksimalkan pendapatan transfer.

Banggar turut mengingatkan agar seluruh target penerimaan daerah disusun berdasarkan data yang valid, akurat, dan realistis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Infrastruktur Jalan dan Penanganan Kemiskinan Jadi Perhatian

Pada sektor belanja daerah, Banggar memberikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2027.

Salah satu perhatian yang disampaikan adalah penanganan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam laporan Banggar, angka kemiskinan Kabupaten Kampar pada 2025 tercatat sebesar 6,29 persen atau sekitar 58.705 jiwa.

Angka tersebut masih berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Riau yang tercatat sebesar 6,17 persen.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Banggar meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain penanganan kemiskinan, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi perhatian Banggar.

Hendri Domo menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah jalan akses menuju desa yang mengalami kerusakan, berlubang, bahkan dalam kondisi memprihatinkan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat mobilitas masyarakat, aktivitas perekonomian, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Karena itu, Banggar mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, terutama ruas penghubung desa yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata.

Banggar juga menekankan pentingnya dukungan anggaran terhadap sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam laporan tersebut, OPD juga diminta lebih selektif menyusun program dan kegiatan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.

Rancangan APBD 2027 Defisit Rp65 Miliar

Dalam laporan Banggar, disampaikan gambaran struktur Rancangan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Daerah: Rp2.588.380.990.952.

- Belanja Daerah: Rp2.653.380.990.952.

- Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA: Rp65.000.000.000.

Berdasarkan angka tersebut, rancangan APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp65 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Banggar menjelaskan bahwa penggunaan pembiayaan daerah harus direncanakan secara cermat dan didasarkan pada kebutuhan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menjaga keseimbangan antara target pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan agar pelaksanaan APBD dapat berjalan sesuai perencanaan.

TAPD Diminta Menindaklanjuti Hasil Pembahasan

Pada bagian akhir laporan, Badan Anggaran menyampaikan bahwa selama proses pembahasan bersama TAPD dan perangkat daerah terkait terdapat sejumlah usulan, masukan, serta kesepakatan, termasuk penyesuaian berupa pergeseran, pengurangan, maupun penambahan alokasi anggaran antar-OPD maupun dalam internal OPD.

Untuk itu, Banggar menyarankan kepada TAPD agar melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Rancangan APBD sesuai hasil kesepakatan pembahasan.

Penyesuaian tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Ranperda APBD ditetapkan melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, rancangan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Melalui laporan tersebut, DPRD Kampar menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2027, dengan harapan alokasi APBD dapat mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.(Ilh)