Rinaldo Tegaskan Pokir Rp100 Juta untuk Drainase Penyasawan, Keterangan Kades Geri Dipertanyakan

KAMPAR (SN) – Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Rinaldo Saputra, akhirnya memberikan penegasan terkait pembangunan drainase melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar. Ia sekaligus mempertanyakan keterangan Kepala Desa Penyasawan, Geri, yang sebelumnya menyebut adanya kendala dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Rinaldo menegaskan, alokasi Pokir yang diperjuangkannya dalam APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp100 juta secara khusus diperuntukkan bagi pembangunan drainase di Desa Penyasawan, bukan untuk kepentingan publikasi media.

Ia memastikan, kegiatan pembangunan drainase tersebut saat ini sedang berjalan.

"Pokir saya di APBD-P sebesar Rp100 juta bukan untuk Pokir publikasi media, melainkan untuk pembangunan drainase di Desa Penyasawan. Saat ini pengerjaannya sedang berjalan," tegas Rinaldo, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, anggaran Pokir tersebut diperjuangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan saluran air di lingkungan desa.

Rinaldo juga mengungkapkan bahwa Kepala Desa Penyasawan, Geri, sebelumnya telah turun langsung meninjau lokasi pembangunan drainase. Karena itu, ia menilai keberadaan kegiatan tersebut semestinya sudah diketahui oleh pemerintah desa.

Pernyataan Rinaldo ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai keterangan sebelumnya yang disampaikan Geri kepada wartawan.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi pada Sabtu (14/11/2026), Geri menyebutkan bahwa rencana pembangunan drainase melalui Pokir Rinaldo sempat mengalami kendala akibat persoalan lahan.

Menurut Geri, pemilik lahan yang awalnya disebut telah menyetujui pembangunan drainase belakangan berubah sikap dan tidak lagi memberikan persetujuan.

Tak hanya itu, Geri juga mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan drainase tersebut.

Adanya perbedaan keterangan antara anggota DPRD dan kepala desa ini tentu perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka. Terlebih, pembangunan tersebut bersumber dari anggaran daerah melalui APBD-P Tahun Anggaran 2026.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pembangunan dilaksanakan, sejauh mana koordinasi antara pihak pelaksana dengan pemerintah desa, serta apakah persoalan lahan yang sebelumnya disebut menjadi kendala telah diselesaikan.

Jika pembangunan saat ini sudah berjalan sebagaimana ditegaskan Rinaldo, maka penting bagi pemerintah desa untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan persoalan lahan yang sebelumnya disampaikan kepada wartawan.

Jangan sampai perbedaan informasi justru menimbulkan kesan simpang siur di tengah masyarakat terkait realisasi program pembangunan yang menggunakan uang rakyat.

Pada prinsipnya, anggaran Pokir bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan harus diwujudkan menjadi pembangunan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, publik menunggu penjelasan lebih lanjut dari Kepala Desa Penyasawan, Geri, agar persoalan pembangunan drainase dengan alokasi Pokir Rp100 juta tersebut menjadi terang dan tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.(Ilh)