DBH Menurun, Pemkab Kampar Fokuskan APBD 2027 pada Program Prioritas Masyarakat

BANGKINANG KOTA (SN) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menegaskan komitmennya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Di tengah keterbatasan fiskal dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah daerah memastikan anggaran difokuskan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Senin (26/10/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.H.I., didampingi jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Ahmad Taridi mengapresiasi penyampaian Ranperda APBD 2027 oleh pemerintah daerah yang telah memasuki tahap pembahasan melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Ia berharap berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan Ranperda APBD sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam jawaban pemerintah, Pemkab Kampar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas saran, masukan, pertanyaan, dan pandangan yang disampaikan. Seluruh masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan APBD agar lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah mengakui keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan dalam penyusunan APBD 2027, terutama akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk menyiasati kondisi tersebut, pengelolaan anggaran akan dilakukan secara cermat melalui efisiensi belanja, penetapan skala prioritas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas pembangunan meliputi peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, pemerataan infrastruktur, fasilitasi pesantren, penguatan pengawasan keuangan desa, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait optimalisasi PAD, pemerintah menyebut target sebesar Rp572,787 miliar dalam usulan RAPBD 2027 perlu ditopang perhitungan potensi pendapatan yang realistis. Upaya tersebut mencakup penguatan pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), digitalisasi pemungutan, serta pemutakhiran data pendapatan.

Selain itu, Pemkab Kampar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan investasi, serta pemerataan pembangunan.

Seluruh pandangan dan masukan dari delapan fraksi DPRD Kampar, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, akan menjadi perhatian dalam penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah daerah juga membuka ruang pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD untuk memperdalam berbagai persoalan yang masih memerlukan penjelasan dan penyelarasan.

Melalui pembahasan yang transparan dan tepat waktu, Pemkab Kampar berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan. Anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.(Adv)