Percepat Digitalisasi Birokrasi, Bupati Rohil Tinjau Perekaman TTE PPPK Paruh Waktu

BAGANSIAPIAPI (SN) — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, saat meninjau langsung pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).

Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses perekaman identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu berjalan dengan baik.

Perekaman TTE ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Rohil membangun tata kelola administrasi kepegawaian berbasis digital yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

TTE Perkuat Administrasi Kepegawaian Digital

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik peninjauan yang dilakukan Bupati bersama jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi bentuk dukungan terhadap percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.

Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian secara digital, termasuk dalam pengelolaan dokumen kontrak kerja pegawai.

Melalui sistem tersebut, proses administrasi diharapkan menjadi lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.

BKPSDM Pastikan Validasi Identitas Digital

Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, mengatakan perekaman TTE merupakan bagian dari proses validasi identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.

Menurutnya, validasi identitas digital menjadi langkah penting untuk mendukung ketertiban administrasi kepegawaian, khususnya dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.

“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.

Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur sekaligus mempermudah pelayanan bagi pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.

Sempat Terkendala Jaringan

Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi gangguan jaringan yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan data.

Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi sehingga kegiatan tetap berjalan. Ia menyebut kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan koordinasi teknis menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses perekaman.

“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.

Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR

Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut juga merupakan tindak lanjut komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital agar data dan dokumen dapat dikelola secara lebih sistematis.

Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Rohil dalam menyesuaikan tata kerja pemerintahan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin mengandalkan sistem informasi digital.(Info)